Jakarta - Anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan M Daud atau yang akrab disapa HRD memberikan apresiasi terhadap pertemuan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh di Jakarta yang digelar pada Senin (11/11/2019).
HRD menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal penting dan strategis untuk memulai agenda agenda besar untuk Aceh.
"Ini merupakan peristiwa monumental bagi Forbes dan Pemerintah Aceh. Bagi saya, ini pertemuan penting dan strategis. Ini adalah awal yang baik untuk kita memulai agenda-agenda besar ke depan,” ucap HRD, anggota DPR RI dari Dapil Aceh II.
HRD melanjutkan, pentingnya mengawal tindak lanjut dari pertemuan tersebut terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan kekhususan Aceh.
Di antara isu-isu strategis tersebut adalah dana otonomi khusus yang membutuhkan upaya bersama untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar supaya mempermanenkannya.
“Kita harus menindaklanjuti bersama dari pertemuan ini terutama teman-teman DPR dan DPD yang tergabung dalam Forbes,” harap HRD yang dipercayakan oleh Ketua Umum PKB, KH Muhaimin Iskandar, duduk di Komisi V.
Secara khusus HRD meminta kepada Forbes untuk menjaga marwah UU-PA agar tidak mudah diotak-atik.
Kesepakatan-kesepakatan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang diturunkan dalam UU PA merupakan kesepakatan politik sekaligus yang dilandasi pada semangat penyelesaian konflik secara damai dan demokratis.
“Ini merupakan marwah masyarakat Aceh. Jangan sampai orang dengan mudah mengotak-atik kesepakatan ini. Kita harus jaga bersama” demikian HRD.
Sumber: serambinews.com
 |
| H Ruslan M Daud (HRD) |
HRD menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal penting dan strategis untuk memulai agenda agenda besar untuk Aceh.
"Ini merupakan peristiwa monumental bagi Forbes dan Pemerintah Aceh. Bagi saya, ini pertemuan penting dan strategis. Ini adalah awal yang baik untuk kita memulai agenda-agenda besar ke depan,” ucap HRD, anggota DPR RI dari Dapil Aceh II.
HRD melanjutkan, pentingnya mengawal tindak lanjut dari pertemuan tersebut terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan kekhususan Aceh.
Di antara isu-isu strategis tersebut adalah dana otonomi khusus yang membutuhkan upaya bersama untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar supaya mempermanenkannya.
“Kita harus menindaklanjuti bersama dari pertemuan ini terutama teman-teman DPR dan DPD yang tergabung dalam Forbes,” harap HRD yang dipercayakan oleh Ketua Umum PKB, KH Muhaimin Iskandar, duduk di Komisi V.
Secara khusus HRD meminta kepada Forbes untuk menjaga marwah UU-PA agar tidak mudah diotak-atik.
Kesepakatan-kesepakatan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang diturunkan dalam UU PA merupakan kesepakatan politik sekaligus yang dilandasi pada semangat penyelesaian konflik secara damai dan demokratis.
“Ini merupakan marwah masyarakat Aceh. Jangan sampai orang dengan mudah mengotak-atik kesepakatan ini. Kita harus jaga bersama” demikian HRD.
Sumber: serambinews.com