JAKARTA - H Ruslan M Daud SE MAP, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh meminta atensi khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) untuk penyelesaian rehabilitasi Bendung Krueng Pase di Aceh Utara.
Hal itu disampaikan Ruslan dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 2 yang akrab disapa HRD ini menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase sangat lamban.
“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan tapi progresnya baru 35 persen.
Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali.
Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.
HRD menilai, keterlambatan rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase sangat merugikan masyarakat.
“Daerah Irigasi Krueng Pase itu manfaatnya untuk ratusan ribu petani di sembilan kecamatan dalam dua kabupaten/kota yaitu Aceh Utara dan Lhokseumawe.
Saat ini, ratusan ribu petani tersebut tidak bisa turun ke sawah akibat tak tersedianya air irigasi.
Dampaknya juga sangat besar, tidak hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial,” ucap HRD.
HRD menguraikan, ratusan ribu petani tersebut juga harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok utama mereka.
Lebih dari itu, petani tersebut umumnya tak punya pekerjaan alternatif lain akibat keterbatasan keterampilan.
“Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas Politisi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.
“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal.
Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi.
Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah.
Artinya bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.
Karena itu, HRD sangat menyayangkan keterlambatan pembangunan pekerjaan Bendung DI Krueng Pase.
“Informasinya, PT Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Saya dapat informasi bahwa kemampuan finansial kontraktornya sangat lemah.
Tentu saja ini berdampak terhadap mobilisasi pekerja dan alat berat yag menjadi penyebab utama keterlambatan,” imbuh HRD.
Seharusnya, lanjut Ruslan, banjir yang sempat terjadi di lokasi pekerjaan akan dapat dikejar pembangunannya jika kontraktor punya kemampuan keuangan yang cukup.
“Mereka juga mengalami kendala ketika awal-awal pekerjaan karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dengan kondisi sosial masyarakat setempat.” ungkapnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, HRD menyatakan kecewa dengan kontraktor pilihan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi).
“Kalau kita mau melihat masalah ini secara komprehensif atau menyeluruh, menurut saya tidak hanya jajaran di Balai Wilayah Sungai Aceh yang bertanggung jawab.
Tapi, BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor harus ikut bertanggung jawab penuh atas beban dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat ini akibat ulah kontraktor yang mereka saring dan pilih,” ujar HRD dengan nada kecewa.
Padahal, tambah HRD, dirinya yakin bahwa ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut.
“Mereka juga mengalami kendala ketika awal-awal pekerjaan karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dengan kondisi sosial masyarakat setempat.” ungkapnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, HRD menyatakan kecewa dengan kontraktor pilihan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi).
“Kalau kita mau melihat masalah ini secara komprehensif atau menyeluruh, menurut saya tidak hanya jajaran di Balai Wilayah Sungai Aceh yang bertanggung jawab.
Tapi, BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor harus ikut bertanggung jawab penuh atas beban dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat ini akibat ulah kontraktor yang mereka saring dan pilih,” ujar HRD dengan nada kecewa.
Padahal, tambah HRD, dirinya yakin bahwa ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut.
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul HRD Minta Atensi Khusus Menteri PUPR untuk Penyelesaian Bendung Krueng Pase, https://aceh.tribunnews.com/2023/01/18/hrd-minta-atensi-khusus-menteri-pupr-untuk-penyelesaian-bendung-krueng-pase
Comments0